Contoh Makalah Peran Militer Pada Masa Orde Baru Dan Masa Reformasi Bab III

Oleh Makalah matematika terbaru

Senin, 06 Oktober 2014

Bagikan :

Tweet

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

  Peranan militer dan pemerintahan tidak berlangsung lama, dalam waktu yang relatif singkat, kelompok militer politik telah melakukan konsolidasi, sehingga peranan politiknya menjadi lebih besar dari masa sebelumnya. Dalam setahun terakhir, beberapa langkah yang menguntungkan kelompok militer secara politis diambil. Misalnya, pendirian Kodam Iskandar Muda di Aceh dan Kodam Pattimura di Ambon. Selain itu jabatan-jabatan strategis kembali dipegang oleh militer, misalnya Menteri Dalam Negeri dijabat Mayor Jederal (Purn. AD) Hari Sabarno dan pencalonan kembali Mayor Jenderal (AD) Sutiyoso sebagai gubenur Jakarta.

Terdapat dua tataran strategis yang tengah dijalankan oleh kelompok militer politik: Pertama, tataran formal, yaitu usaha-usaha untuk memasukkan kepentingan politiknya melalui Undang-undang atau peraturan formal. Misalnya, memasukkan hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI/ PolRi dalam RUU Pemilu. Proses pada tataran ini memanfaatkan anggota militer yang berada dalam birokrasi dan parlemen, seperti mempengaruhi anggota DPR untuk mengakomodasi kepentingan politik militer. Adapun strategi yang dijalankan pada tataran ini adalah usaha-usaha untuk mempengaruhi publik melalui media dan melakukan lobi-lobi dengan kekuatan politik yang ada di DPR.

Kedua, tataran non-formal adalah usaha-usaha untuk “mendekati” kelompok tertentu atau figur-figur tertentu yang secara politik mempunyai kekuasaan besar. Disebut non-formal karena pendekatan yang digunakan tidak melalui jalur politik yang formal. Tetapi menggunakan jaringan-jaringan tertentu, seperti pertemanan, jaringan bisnis, bahkan jaringan kriminal. Dalam strategi ini, seringkali terjadi, “politik dagang sapi” dengan antara kelompok kepentingan. Sebagai misal, pengangkatan beberapa perwira pada jabatan-jabatan penting, pencalonan kembali gubenur Sutiyoso dan penghentian penyelidikan kasus korupsi di berbagai yayasan Angkatan Darat. Jika dilihat dari sudut pandang strategi politik, beberapa kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan kepentingan militer adalah serangkaian uji kasus untuk melihat sejauh mana resistensi masyarakat terdapat peranan politik militer. Strategi ini adalah cara untuk mengetahui peta politik nasional, terutama yang ada di DPR maupun masyarakat. Dengan demikian, kelompok militer akan lebih mudah untuk menjalankan strategi di mana militer harus bermain politik.Tujuan dari strategi-strategi yang dijalankan oleh kelompok militer politik diatas, adalah untuk mendapat akses kekuasaan politik yang lebih besar. Besarnya akses kekuasaan politik bagi kelompok militer ini secara lebih jauh akan berpengaruh pada besarnya akses ekonomi. Alokasi dana untuk militer yang dianggarkan oleh pemerintah hanya mencukupi sekitar 30 % dari kebutuhan-kebutuhan militer secara keseluruhan. Selebihnya, 70 % lainnya militer harus mencari sumber pendanaannya sendiri. Dengan demikian semakin terbukannya akses informasi, maka militer tidak dapat lagi memakai cara-cara lama seperti praktek korupsi, mark up, backing bagi sindikat kriminal dan lain-lain, karena masyarakat akan mudah untuk mengetahui akan dipertanyakan.

Tag : MAKALAH