Contoh Latar Belakang Penelitian Tesis tentang Pengaruh Gaya Kepimpinan Terhadap Pengendalian Konflik Dan Disiplin Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai

Oleh Makalah matematika terbaru

Rabu, 11 Mei 2016

Bagikan :

Tweet

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian

              Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan suatu organisasi/instansi sangat tergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, karena manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu perusahaan atau instansi/organisasi. Pegawai merupakan faktor penting dalam setiap organisasi baik dalam pencapaian tujuan organisasi atau instansi secara efektif dan efisien.

Seiring perkembangan era reformasi di negara Republik Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan kewenangan daerah yang semakin luas tersebut, mutlak diperlukan sebuah perencanaan agar pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki arah yang jelas serta dapat diukur. Sesuai Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah mengatur bahwa seluruh penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon II ke atas wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang meliputi Rencana 5 (lima)  tahun ke depan dan memuat Visi, Misi, tujuan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kota Tasikmalaya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dilakukan diberbagai instansi pemerintah melalui peningkatan kemampuan kerja setiap aparatnya. Setiap aparat pemerintah dituntut dapat menyelesaikan tugas-tugas pembangunan diberbagai sektor atara lain : fisik, kependudukan, ekonomi, sosial, pemerintahan dan termasuk pembiayaannya. Aparat pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan sektor pembangunan tersebut dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi keanekaragaman daerah sebagai Daerah Otonom. Sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/Kota mencakup hampir seluruh kewenangan bidang pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Perencanaan Strategis merupakan langkah kerja yang konstuktif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang disusun berdasarkan kekuatan,  kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi sehingga akan tersusun Agenda Kegiatan, Kebijakan Anggaran dan Rencana Strategis dengan baik. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati  pintu  Daerah Otonom Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Adapun dinas yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas industri Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Pendapatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan dan Energi serta Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Rencana Strategis Kota Tasikmalaya, maka diperlukan seorang pemimpin yang handal. Artinya, pimpinan organisasi mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam berbagai bidang pekerjaan organisasi, antara lain: cakap dalam menyampaikan seluruh kepentingan organisasi, cakap dalam hal teknis dan cakap dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan seseorang kepala dinas mempunyai peran penting dalam mempengaruhi lingkungan kerja agar lebih kondusif, namun demikian pada dasarnya pimpinan yang baik adalah pimpinan yang mampu menjadi tauladan buat bawahan dan dapat memotivasi bawahannya untuk berbuat lebih baik sehingga kinerja pegawai cenderung meningkat.

Selain gaya kepemimpinan, faktor lain yang mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Rencana Strategis Kota Tasikmalaya yaitu pengendalian konflik secara tepat. Terjadinya konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam suatu organisasi, karena konflik itu tidak terelakan, tidak dapat disingkirkan dan bahkan adakalanya konflik membawa manfaat pada kinerja organisasi. Konflik muncul karena aneka macam sebab, termasuk di dalamnya struktur organisatoris, perbedaan-perbedaan dalam tujuan-tujuan yang tidak dapat dihindari, perbedaan-perbedaan dalam persepsi serta nilai-nilai personalia yang mendapatkan perlakuan khusus dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karenanya penanganan konflik harus dilakukan secara cepat dan tepat, sebab apabila dibiarkan berlaur-larut maka menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga akan berdampak negatif terhadap kinerja pegawai.

Pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya memerlukan perhatian yang serius karena akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan dan pengendalian konflik dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai tampaknya masih merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi.  Sebagai pimpinan, masing-masing Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai kewajiban untuk memimpin, mengatur dan melaksanakan beberapa kebijakan berbagai sektor, antara lain; memantapkan sistem kepegawaian, pengerjaan tugas secara profesional, bertindak efisien dan konsisten, cara kerja yang efektif serta tanggap terhadap aspirasi pegawai untuk melayani masyarakat.

Ketentuan itu harus sejalan dengan upaya Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerja aparatnya yang lebih baik lagi. Oleh karena itu peranan Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat membantu serta mendorong upaya-upaya pencapaian pelaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan bawahannya, dengan cara menerapkan perannya sesuai dengan situasi dan kondisi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, fenomena yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan kinerja pegawai masih rendah, hal ini ditandai dengan beberapa gejala yaitu masih adanya pegawai yang berpangkat/golongan memadai tetapi belum diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan struktural; pengisian jabatan kurang memperhatikan latar belakang disiplin ilmu; kenaikan pangkat/golongan tidak didasarkan kepada prestasi kerja; ruangan dan tempat kerja pegawai masih belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang kerja; dan hasrat pegawai untuk kerjasama dengan rekan kerja antar instansi masih sulit dikembangkan.

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang seringkali terjadi antara pimpinan dengan bawahan, sehingga pada akhirnya akan menciptakan konflik internal dalam organisasi perangkat daerah dinas itu sendiri yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai,  antara lain kurangnya koordinasi antar seksi yang menyebabkan tumpang tindihnya tupoksi (tugas pokok dan fungsi), saling ketergantungan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak bisa selesai tepat pada waktunya, keraguan dalam menjalankan tugas karena tidak terstrukturnya dalam rincian tugas, atau perbedaan orientasi tugas. Kesenjangan beban kerja yang diberikan pimpinan kepada pegawai juga seringkali mengakibatkan kecemburuan sosial.

Fenomena di atas, diduga disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang tidak efektif pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan penanganan konflik yang tidak optimal sehingga menyebabkan kinerja pegawai kurang maksimal. Apabila tidak cepat ditanggulangi akan mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas pegawai kurang berjalan dengan efektif sehingga akan berdampak buruk terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau instansi, antara lain: Faktor personal (menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang), kompensasi, lingkungan kerja, pengalaman, kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, environmental (menyangkut hubungan dengan lingkungan), tingkat  pendidikan dan lain-lain.

 Karena peran pegawai sangat dominan dalam keberhasilan suatu organisasi, maka keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya juga, selain sangat ditentukan oleh mutu profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

(http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/ pedoman-disiplin-pns.html).

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan disiplin kerja pegawai yang tinggi, akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal, baik itu disiplin waktu, tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan/instansi dimana dengan tata tertib yang baik, maka semangat kerja, moril kerja, dan produktifitas kerja pegawai akan meningkat (Hasibuan, 2003: 194).

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan   penelitian tentang permasalahan kepemimpinan, pengendalian konflik dan disiplin kerja pegawai yang diformulasikan dalam judul: “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PENGENDALIAN KONFLIK DAN DISIPLIN KERJA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI”  (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya).

Untuk melanjutkan silahkan --- KLIK DISINI ---

Tag : Tesis